Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, sudah menginstruksikan kepada
semua gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia untuk
melakukan sosialisasi terhadap rencana kenaikan harga BBM. Instruksi
Menteri ini bukan semata-mata agar masyarakat mengetahui bahwa dalam
waktu dekat pemerintah akan merealisasikan rencana kenaikan BBM, tetapi
juga sebagai langkah antisipasi dan penanganan terhadap gejolak sosial
yang akan terjadi.
Ya, gejolak sosial pasti akan terjadi karena kebijakan pemerintah ini
sungguh tidak populer. Gerakan buruh yang dalam satu tahun belakangan
ini telah menjadi semakin besar sudah mengancam akan turun untuk
menentang kenaikan BBM. Penjelasan yang paling logis pun, menurut
pemerintah, mengenai penghapusan subsidi BBM tetap tidak masuk akal di
mata dan pikiran rakyat. Persepsi sederhana dari rakyat mengenai Negara
adalah bahwa Negara harus tetap memberi subsidi pada
kebutuhan-kebutuhan vital. Alasan Presiden bahwa “jika beban subsidi BBM
tidak dikurangi maka akan mempengaruhi kondisi keuangan Negara”
jelas-jelas merupakan argumentasi yang tidak pro rakyat. Sementara
pemakluman yang diberikan oleh DPR kepada pemerintah mengenai rencana
ini terlihat sarat dengan kepentingan, terutama terkait dengan anggaran
untuk DPR. Ucapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero
Wacik, mengenai kaitan antara kenaikan harga BBM dan gaji pejabat negara
tentulah menjadi pertimbangan tersendiri bagi rakyat untuk membiarkan
atau memberi pemakluman kepada pemerintah. “Apabila BBM subsidi tak
dinaikkan,” Ucap Jero Wacik, “maka gaji pejabat negara maupun anggota
DPR, termasuk para menteri, tidak bisa dibayar oleh negara.”
Masyarakat merespon persoalan ini dengan logika yang sederhana, bahwa
penuntasan semua kasus korupsi dapat menyelamatkan keuangan negara;
bahwa dengan memberi gaji dan tunjungan yang tidak berlebihan kepada DPR
dan pejabat negara, termasuk menteri, juga akan menuntaskan defisit
keuangan negara — jika alasan utama kenaikan harga BBM karena kondisi
keuangan negara. Jadi di mata rakyat, persoalan ini merupakan persoalan
yang mudah diselesaikan jika ada “
political will” dari para penyelenggara negara.
Tapi kebijakan ekonomi pro rakyat seperti ini sudah bisa dipastikan
tidak akan dijalankan oleh pemerintah. Sistem kapitalisme, terutama
ketika ia sedang memasuki krisis global, tidak mengijinkan kebijakan
ekonomi yang memberikan konsesi kepada rakyat pekerja. Justru sebaliknya
yang kita lihat di seluruh dunia adalah kebijakan penghematan.
Kapitalisme, sebagai sistem yang menjunjung tinggi kepemilikan pribadi,
akan tetap berpijak di atas logika bisnis dan pasar—untuk kepentingan
pribadi—yang disponsori dan diintervensi oleh pemerintah di bawah
tekanan kapitalisme global.
Rencana kenaikan harga BBM tak lepas dari kepentingan kapitalisme
global untuk membangun lahan investasi yang subur di Indonesia. Untuk
bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi, para kapitalis membutuhkan
sarana dan prasarana ekonomi yang baik, di satu piahk UU yang mendukung
investasi (termasuk UU perburuhan) dan di lain pihak adalah
infrastruktur ekonomi. Inilah alasan utama dari kenaikan BBM, yakni
untuk menciptakan ruang di dalam anggaran pemerintah yang lalu dapat
digunakan untuk membangun infrastruktur ekonomi yang diperlukan oleh
kaum kapitalis untuk bisnis mereka. S&P, yakni institusi finansial
dunia, telah memberikan peringatan kepada pemerintahan Indonesia bahwa
bila BBM tidak naik – dan tidak ada investasi infrastruktur yang serius –
maka tingkat pertumbuhan ekonomi tidak akan terjamin. Ini bukanlah
akal-akalan atau tipuan, tetapi adalah logika kapitalisme. Pada krisis
global hari ini, walaupun Indonesia tidak terimbas langsung dan secara
besar, ia tetap harus mengikuti logika kapitalis. Subsidi untuk rakyat
pekerja harus dikorbankan untuk diberikan kepada kaum kapitalis, untuk
menjamin profit mereka. Inilah yang ada di balik semua program
penghematan di seluruh dunia hari ini.
Lalu bagaimana? Ya, fakta telah membentuk kesadaran politik kaum
buruh. Borjuasi dengan segala program “baik”nya tetap bukan sebagai
tempat yang tepat untuk menaruh harapan kaum buruh. Logika dari
akumulasi kapital tetap akan menciptakan nilai lebih dengan cara
mengeksploitasi kaum proletar; dan menjadikan kaum buruh sebagai
komoditas—baik sebagai komoditas di dalam aktifitas ekonomi maupun
politik.
Rencana kenaikan harga BBM yang akan direalisasikan dalam waktu dekat
bukan saja sebagai bukti ketidakberhasilan pemerintah ataupun seorang
pemimpin, tetapi ketidakberhasilan suatu kelas, yakni borjuasi. Jadi
penyelesaian fundamental dari persoalan ini bukan dengan mengganti
pemimpin atau mencari-cari pemimpin ideal, tetapi dengan menghancurkan
sistem yang lama dan diganti dengan sistem yang baru—oleh perjuangan
kelas buruh!
Hari ini adalah momentum besar bagi kaum buruh untuk mengkonsolidasi
kekuatannya, dengan memberikan kepemimpinan terhadap gerakan menentang
kenaikan harga BBM. Pada tahun lalu buruh bisa memukul mundur
pemerintah, maka hari ini ketika gerakan buruh telah berlipat ganda
dalam jumlah dan kualitas, maka tidak ada alasan mengapa gerakan buruh
tidak bisa memukul mundur pemerintah hari ini. Ketidakpercayaan rakyat
terhadap kebijakan pemerintah; rasa skeptis rakyat terhadap
partai-partai politik yang ada; menurunnya antusiasme rakyat terhadap
pemilu 2014; dan juga fakta mengenai gelombang pemogokan buruh yang
masif akhir-akhir ini bisa menjadi titik pijak bagi proletariat
Indonesia untuk mengambil kepemimpinan politik seluruh bangsa. “
Sebuah pemogokan politik kaum proletar harus berubah menjadi sebuah demonstrasi politik massa,” tulis Trotsky, “ini merupakan syarat pertama untuk kesuksesan.”
Energi revolusioner yang sangat besar sudah mulai terbentuk. Energi
ini harus dijaga agar tidak menguap begitu saja. Energi ini tidak boleh
dihamburkan oleh proletariat di dalam agenda-agenda politik borjuis;
tidak boleh dihabiskan untuk kesemarakan pemilu borjuis 2014.
Proletariat yang paling maju harus terus mengkonsentrasikan kegeraman,
kemarahan, protes-protes, kegusaran, dan kebencian rakyat ke arah
pemenuhan tugas historis proletariat, yakni perebutan kekuasaan.
Proletariat harus bisa menyatukan seluruh elemen tertindas dengan slogan
yang sama, dengan tujuan yang sama, dan di bawah kepemimpinan buruh.
Bila perjuangan ini tercapai, maka, setidaknya, setengah revolusi telah
tercapai.
Sumber : http://www.militanindonesia.org/
